PERSYARATAN

a. BARU

1. Mengisi F1.02

2. Mengisi F1.01

3. Fotokopi Buku Nikah / Akta Perkawinan / Kutipan Akta Perceraian

4. F1.05 (apabila perkawinan /perceraian belum tercatat)

5. Fotokopi Akta Kematian jika kepala keluarga meninggal dunia

6. KK Lama atau SKPWNI bagi penduduk yang pindah

7. SPTJM KK(JIKA DIPERLUKAN)

b. KARENA PERUBAHAN DATA

1. Mengisi  F1.02

2. Mengisi  F1.06

3. KK Lama

4. Fotokopi bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

5. SPTJM KK (JIKA DIPERLUKAN)

c. HILANG / RUSAK

1. Mengisi  F1.02

2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KK yang rusak (bagi yang rusak)

Blanko Isian KK dapat di unduh dibawah ini:

• F1-01 formulir biodata keluarga

• F1-02 Formulir pendafaran peristiwa kependudukan

• F1-06 Surat Pernyataan

• Surat Pernyataan Belum Masuk KK Manapun

• F-1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

Pendaftaran KTP Elektronik Baru

1. Fotokopi KK Terbitan Dispendukcapil;

2. Fotokopi Akta Kelahiran;

3. Bagi penduduk yang Telah berusia minimal 17 tahun; dan atau berusia 16  tahun namun sudah menikah atau sudah kawin atau pernah kawin, melampirkan Surat Nikah/Akta Perkawinan;

4. Surat Pindah Dalam (Dalam wilayah NKRI)

KTP Hilang dan Rusak

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;

2. Fotokopi KK terbitan Dispendukcapil;

3. Membawa KTP Asli untuk pengurusan KTP yang rusak

Perubahan KTP yang Salah/Dirubah

1. Fotokopi KK terbaru terbitan Dinas;

2. Fotokopi Akta Kelahiran;

3. Fotokopi Ijazah;

4. Fotokopi Surat Nikah atau Surat Cerai bagi perubahan status;

5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli.

Persyaratan Buat Baru Kartu Identitas Anak (KIA)

• Prioritas usia anak 0-kurang dari 17 tahun

• Mengisi Form KIA

• Fotokopi Akta Kelahiran

• Fotokopi KK orangtua/wali

• Fotokopi KTP-el kedua orangtua

• Pasfoto 4x6 (2 lembar untuk anak umur diatas 5 tahun)

• Fotokopi Paspor dan KITAP (Untuk WNA)

Persyaratan KIA Yang Hilang

• Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian/KIA lama yang rusak

• Fotokopi KK orangtua/wali

Formulir KIA : 👉 Download disini...

PERSYARATAN

PINDAH DATANG BAGI YANG BELUM MEMPUNYAI SURAT PINDAH (PERBANTUAN PINDAH ANTAR DINAS)

1. Mengisi  F1-03

2. Fotokopi Kk Dan Ktp

3. SPTJM KK

PINDAH MASUK 

1. SKPWNI dari Kota Asal

2. Mengisi F1.02

3. Mengisi F1.01

4. Fotokopi Buku Nikah / Akta Perkawinan / Kutipan Akta Perceraian

5. Fotokopi Akta Kematian jika kepala keluarga meninggal dunia

6. SPTJM Dafduk

PINDAH KELUAR ANTAR  KAB / KOTA

1. Mengisi  F1-03

2. Fotokopi Kk Dan Ktp

PINDAH KELUAR DALAM SATU KOTA

1. Mengisi F1.03

2. Fotokopi Kk Dan Ktp

Formulir Kelengkapan dapat di unduh dibawah ini:

Formulir F1.02

Formulir F1-03

SPTJM DAFDUK

F1-01 formulir biodata keluarga

PERSYARATAN

a. KK BARU UNTUK PENDUDUK ORANG ASING (OA)

1. Mengisi F1.01

2. Izin Tinggal Tetap

3. Fotokopi Buku Nikah / Akta Perkawinan / Kutipan Akta Perceraian

4. Fotokopi Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting

b. KK HILANG / RUSAK OA

1. Mengisi  F1.02

2. Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian Atau Kk Yang Rusak

3. Izin Tinggal Tetap

Formulir Kelengkapan dapat di unduh dibawah ini:

Formulir F1.01

Formulir F1-02

Persyaratanya :
FC Akta/ data pendukung lainnya
FC KK
FC KTP

download :

formulir pencarian berkas

PERSYARATAN:

1. Mengisi F-2.01

2. FC Surat Keterangan Kelahiran.

3. FC Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.

4. FC KK Orang Tua dan/atau Pelapor.

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran dengan diketahui oleh 2 orang saksi jika Tidak Memiliki Surat Keterangan Kelahiran.

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Pasangan Suami Istri dengan diketahui oleh 2 orang saksi jika Tidak Memiliki Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami-istri.

7. Form Pelaporan Kelahiran (apabila pelaporan pencatatan kelahiran melampaui 60 hari sejak tanggal kelahiran).

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.

download formulir :

1. Blanko F2-01

Yang perlu di isi dari formulir

• • Isi domisili s/d kode wilayah

  • Centang isian kelahiran

  • Kolom data pelapor

  • Kolom saksi I & II

  • Kolom data orang tua

  • Kolom data anak 

  • Tulis lokasi tanggal, tahun dan ttd pelapor.

2. Formulir Pelaporan Kelahiran

3. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran
4. SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri
5. SPTJM Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

PERSYARATAN:

1. Mengisi Form F-2.01 (ttd salah satu saksi adalah RT/RW)

2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/RS/Lurah

3. Dokumen Kependudukan

   • KK Alm

   • KTP Alm

   • KTP Suami atau Istri Alm

4. ♦ SPTJM Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Kematian apabila terdapat keteidaksesuaian data pada dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki almarhum

     ♦ SPTJM Kebenaran Peristiwa Kematian Apabila meninggal tidak di rumah sakit

download formulir :
1. Blanko F2-01

Yang perlu di isi dari formulir

• • Isi domisili s/d kode wilayah

  • Centang isian kematian

  • Kolom data pelapor 

  • Kolom data saksi I & II (saksi salah satu RT/RW)

  • Kolom kematian

  • Tulis lokasi tanggal, tahun dan ttd pelapor.

  • Ttd Lurah 

2. SPTJM Kebenaran Persitiwa Kematian

3. SPTJM Kebenaran data untuk penerbitan kematian

4. Surat Pengantar RT RW

PERSYARATAN:

1. Mengisi formulir F2-01

2. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;

3. Kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Fotokopi KK; dan

5. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing (OA)

download formulir :
1. Blanko F2-01

Yang perlu di isi dari formulir

• • Isi domisili s/d kode wilayah

  • Centang isian perubahan nama

  • Kolom data pelapor

  • Kolom data orang tua

  • Kolom perubahan nama/pembetulan nama

  • Tulis lokasi tanggal, tahun dan ttd pelapor.

2. Surat Pengantar RT RW

PERSYARATAN:

1. Mengisi formulir F-2.01

2. FC dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil; dan

3. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

4. FC KK;

5. SPTJM Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.

download formulir :

1. Blanko F2-01

Yang perlu di isi dari formulir

• • Isi domisili s/d kode wilayah

  • Centang isian pembetulan akta

  • Kolom data pelapor

  • Kolom data saksi I & II

  • Kolom data orang tua

  • Kolom perubahan nama/pembetulan nama

  • Kolom pembetulan akta

  • Tulis lokasi tanggal, tahun dan ttd pelapor.

2. SPTJM Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Pelayanan masyarakat untuk melakukan pengesahan/legalisasi berbagai dokumen akta pencatatan sipil yang masih menggunakan cap dan tanda tangan basah. Dokumen akta pencatatan sipil yang sudah betanda tangan elektronik berupa QR Code serta Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tidak perlu dilegalisir.

 PERSYARATAN

* Melampirkan dokumen asli yang akan dilegalisir, maksimal 5 lembar *

Surat Pernyataan Ahli Waris adalah surat pernyataan para ahli waris yang menerangkan siapa saja para ahli waris dari almarhum/ah yang sah. Surat pernyataan ahli waris ditandatangani oleh seluruh ahli waris tanpa kecuali, dan para saksi. Surat pernyataan ahli waris diregister dan ditandatangani oleh Lurah dan Camat tempat domisili almarhum/ah dan dilengkapi meterai Rp 10.000,-

Kebenaran Isi pernyataan dalam Surat Pernyataan Waris sepenuhnya menjadi tanggung jawab para ahli waris dan di luar tanggung jawab pejabat pemerintahan setempat.

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

• Peraturan Presiden  No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

• Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

Persyaratan Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW)

• Pengantar dari RT/RW, Lurah;

• Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris atau Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Lurah/Kades;

• Fotokopi Surat Nikah Pewaris (jika Pewaris sudah menikah);

• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh Ahli Waris yang masih berlaku, TANPA KECUALI (Tulis Nomor Urut Kelahiran Anak di baliknya). Catatan: Nama orang tua yang tercantum dalam KK harus sesuai dengan Akta Kematian Pewaris;

• Fotokopi Akta Kelahiran seluruh Ahli Waris;

• Meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

• Draft Surat Pernyataan Ahli Waris dibantu oleh Kelurahan setempat dalam satu lembar bolak-balik (tidak dalam lembar terpisah), mencantumkan tujuan/keperluan Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris;

• Dokumentasi foto penandatanganan Surat Pernyataan Waris secara bersama di kantor kelurahan;

• Seluruh dokumen dibuat rangkap 3,  (1 Surat bermaterai dan 1 rangkap untuk pemohon, 1 rangkap untuk arsip Kelurahan, 1 rangkap Arsip Kecamatan)

• Dalam kasus tertentu ada persyaratan tambahan

Standar Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris

• Proses di Kelurahan

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT/RW;

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya;

• Penyerahan berkas persyaratan ke petugas pelayanan di kelurahan;

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen:

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

• Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Pernyataan Ahli Waris ditandatangani oleh Ahli Waris, dua orang Saksi serta diketahui Lurah, dan setelahnya berkas dibawa ke Kecamatan untuk proses selanjutnya;

• Penyusunan pernyataan waris;

• Penandatanganan Para Pihak;

• Pengarsipan berkas;

• Proses di kelurahan selesai.

• Proses di Kecamatan

• Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa berkas Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah ditandatangani Lurah;

• Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan di kecamatan;

• Petugas pelayanan memeriksa ulang kelengkapan berkas/dokumen permohonan:

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

• Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka dilakukan dokumentasi penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh seluruh Ahli Waris dan Saksi. Selanjutnya berkas akan ditandatangani oleh Lurah.

• Pemberkasan Arsip oleh petugas;

• Penyerahan dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris kepada pemohon untuk dimintakan Tanda Tangan Camat;

• Proses selesai.

Contoh Format : 👉 Unduh di sini

Surat Pengantar Perkawinan digunakan sebagai kelengkapan dalam persyaratan permohonan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI. 

Persyaratan Pengurusan Surat Keterangan Nikah

• • Surat Pengantar RT, Diketahui RW.

  • Fotokopi KTP-el, KK  dan Akta Kelahiran Calon Pengantin: @ 2 lembar.

  • Fotokopi KK Orang Tua dari Calon Suami dan Istri: @2 lembar

  • Mengisi Form Pernyataan Belum Menikah Bermeterai bagi yang belum menikah,
    (Islam: usia lebih dari 30 tahun, Non Islam semua usia nikah): 1 lembar

  • Fotokopi Akta Kematian (bagi yang berstatus Cerai Mati: 2 lembar

  • Fotokopi Akta Cerai 2 lembar dan menunjukkan dokumen asli

  • Foto Calon Pengantin (Islam = Berjilbab): 2×3=5 lembar; 3×4=5 lembar, 4×6=2 lembar
    a. Agama Islam: Background/Latar Foto Warna BIRU
    b. Agama NonIslam: Background/Latar Foto Warna MERAH

  • Fotokopi Surat Baptis dan Foto Mempelai berdampingan ukuran 4×6 rangkap 4 (Khusus Calon Pengantin bergama Kristen dan Katolik).

  • WAJIB Memeriksakan kesehatan di puskesmas setempat, dibuktikan dengan Kartu Catin Sehat/Kartu Sehat, Sertifikat Sehat/sejenisnya

  • Agama calon mempelai harus sama.

Standar Pelayanan

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT /RW

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya

• Penyerahan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di kelurahan

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kehenaran berkas/ dokumen permohonan.

  1. Jika berkas/ dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

  2. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai diterbitkan N1 – N4 yang ditandatangani oleh Lurah, dan setelahnya berkas dibawa ke KUA bagi mempelai yang beragama Islam dan Dispendukcapil bagi yang beragama selain Islam.

• Pengarsipan berkas

• Proses selesai di kelurahan

Format Surat :

👉 Surat Pernyataan Belum Menikah

👉 Formulir Pengantar Perkawinan (Formulir N1 dan N3)

Surat Pengantar Surat Dispensasi Nikah diperlukan untuk mengajukan dispensasi kepada KUA/Pengadilan Agama jika calon pengantin belum memenuhi persyaratan usia, atau pengurusan administrasi nikah tidak dapat dipenuhi karena kendala-kendala tertentu.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

10. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

Persyaratan Pelayanan

1. Pengantar Surat Dispensasi dari KUA; Kecamatan Klojen (bagi muslim;

2. Pengantar Surat Dispensasi dari Dispendukcapil (bagi non muslim);

3. Fotokopi KTP el dan KK calon mempelai;

4. Pasfoto ukuran 3×4 calon mempelai;

5. Melampirkan Fotokopi surat cerai (dilegalisir)

Sistem Mekanisme & Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan Kecamatan Klojen dengan membawa berkas persyaratannya;

2. Penyerahan berkas persyaratan kepada petugas loket kecamatan;

3. Petugas loket kecamatan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan;

4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

5. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Dispensasi Nikah ditandatangani oleh Camat/Sekcam Klojen;

6. Pengarsipan berkas;

Surat Keterangan, dibuat untuk menerangkan hal-hal tertentu mengenai penduduk atau lembaga/usaha yang berada di wilayah setempat .

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

• Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan

• Pengantar dari RT/RW atau instansi pemohon;

• Fotokopi KTP-el dan KK pemohon: @1 lembar;

• Surat Pernyataan Penghasilan dari pemohon, bermeterai cukup, ditandatangani pemohon, RT dan RW.

Standar Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan

Proses di Kelurahan

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT/RW;

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya;

• Penyerahan berkas persyaratan ke petugas pelayanan di kelurahan;

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen:

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

• Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Keterangan diterima oleh Pemohon

• Pengarsipan berkas;

• Proses di kelurahan selesai.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang digunakan untuk keperluan keringanan biaya obat, pengajuan beasiswa, permohonan bantuan, dan lain sebagainya.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

• Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

Persyaratan Pembuatan SKTM (Umum)

• Pengantar dari RT/RW dan Lurah;

• Fotokopi KTP el sebanyak 1 lembar;

• Fotokopi KK sebanyak 1 lembar;

• Foto rumah tempat tinggal saat ini;

• Surat Penyataan Tidak Mampu Bermeterai ditandangani RT, RW, Lurah.

• [Petugas] Tujuan: Instansi/lembaga yang dituju

• [Petugas] Keperluan: Sesuai dengan permohonan pemohon

• [Petugas] SKTM diberikan kepada pemohon

Standar Pelayanan SKTM

Proses di Kelurahan

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT/RW;

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya;

• Penyerahan berkas persyaratan ke petugas pelayanan di kelurahan;

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan :

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

• Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Keterangan Tidak Mampu ditandatangani oleh Lurah, dan setelahnya sesuai kebutuhan berkas dibawa ke Kecamatan untuk proses selanjutnya;

• Pengarsipan berkas;

• Proses di kelurahan selesai.

Proses di Kecamatan

• Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa berkas Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah ditandatangani Lurah;

• Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan di kecamatan;

• Petugas pelayanan memeriksa ulang kelengkapan berkas/dokumen permohonan

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

• Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka Surat Keterangan Tidak Mampu akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat/Sekcam/Kas Umum dan Kepegawaian;

• Penyerahan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon;

• Proses selesai.

Surat Keterangan Usaha (SKDU) merupakan Surat yang menerangkan suatu usaha yang dimiliki oleh seseorang yang berdomisili di Kelurahan Penanggungan.

Persyaratan Pembuatan Pengantar SKU:

• Pengantar dari RT/RW dan Lurah

• Fotokopi KTP el dan KK pemilik usaha, berdomisili di Kelurahan Tunggulwulung yang masih berlaku

• Foto tempat usaha: @2 lembar

• Fotokopi NIB/Izin Usaha/Akta Pendirian/TDP /SIUP /SIUJK/IUMK yang masih berlaku, yang mencantumkan nama pemilik usaha tersebut: 1 lembar

• Pengurusan Izin Usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

• Khusus Pemilik Usaha Mikro, jika tidak dapat menunjukkan izin usaha, wajib membuat surat pernyataan memiliki usaha, bermeterai cukup ditandatangani pemohon, RT, dan RW.

Standar Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Usaha (SKU)

Proses di Kelurahan:

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT /RW

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya

• Penyerahan berkas persyaratan ke petugas pelayanan di kelurahan

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/ dokumen permohonan.

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas

• dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

• Jika berkas/ dokumen permohonan telah lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Keterangan Domisili Usaha ditandatangani oleh Lurah, dan setelahnya sesuai kebutuhan berkas
  dibawa ke Kecamatan untuk proses selanjutnya

• Pengarsipan berkas

• Proses di kelurahan selesai

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan Surat yang menerangkan domisili suatu usaha yang berada di wilayah Kelurahan  Penanggungan

Persyaratan Pembuatan SKDU

1. Pengantar dari RT/RW dan Lurah

2. Fotokopi KTP el yang masih berlaku

3. Fotokopi KK yang masih berlaku

4. Fotokopi Akta Pendirian/TDP /SIUP /SIUJK/IUMK yang masih berlaku, yang mencantumkan nama dan alamat usaha tersebut di wilayah Kel. Penanggungan.

Standar Pelayanan SKDU

Proses di Kelurahan

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT /RW

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya

• Penyerahan berkas persyaratan ke petugas pelayanan di kelurahan

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/ dokumen permohonan.

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

• Jika berkas/ dokumen permohonan telah lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Keterangan Domisili Usaha ditandatangani oleh Lurah, dan setelahnya sesuai kebutuhan berkas

• dibawa ke Kecamatan untuk proses selanjutnya

• Pengarsipan berkas

• Proses di kelurahan selesai.

INFORMASI

Saat ini Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) langsung ditangani oleh Kepolisian RI (POLRI). Kelurahan tidak lagi mengeluarkan Surat Pengantar SKCK. Informasi dan tata cara pengurusan SKCK dapat ditanyakan atau langsung datang ke Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.

Persyaratan :

Surat Pengantar dari RT & RW

Fotokopi KK & KTP, masing-masing 2 (dua) lembar

Menunjukkan KK & KTP Asli

Surat Pengantar Izin Keramaian, dibuat untuk melengkapi pengurusan Izin Keramaian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Surat Pengantar Izin Keramaian dari Kelurahan ditujukan kepada Kapolsek setempat.

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

• Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

• Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat;

Persyaratan Pembuatan Surat Pengantar Izin Keramaian

• Fotokopi KTP pemohon

• Pengantar RT RW

• Susunan Panitia/penanggung jawab kegiatan

• Proposal/Rown Down/Susunan Acara (yang menjelaskan waktu dan durasi kegiatan serta kawasan/lalu lintas terdampak)

• Denah Tempat Kegiatan

Standar Pelayanan Surat Keterangan

Proses di Kelurahan

• Pemohon datang ke Ketua RT dan RW untuk meminta pengantar RT/RW;

• Pemohon datang ke kelurahan dengan membawa berkas persyaratannya;

• Penyerahan berkas persyaratan ke petugas pelayanan di kelurahan;

• Petugas kelurahan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen:

• Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

• Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai Surat Keterangan diterima oleh Pemohon

• Pengarsipan berkas;

• Proses di kelurahan selesai.

• Surat Pengantar Izin Keramaian dari Kelurahan diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.

⚠️Hanya dapat diakses pengurus RT

⚠️Hanya dapat diakses pengurus RT

⚠️Hanya dapat diakses pengurus RT